Situs web kami menggunakan cookie untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda dan untuk menampilkan iklan (jika ada). Situs web kami mungkin juga menyertakan cookie dari pihak ketiga seperti Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Dengan menggunakan situs web, Anda menyetujui penggunaan cookie. Kami telah memperbarui Kebijakan Privasi kami. Silakan klik tombol untuk memeriksa Kebijakan Privasi kami.

Polri Siapkan Rekrutmen 57 Eks Karyawan KPK Bergabung Satker Polri

Kepolisian Republik Indonesia tengah menyiapkan mekanisme untuk rekrutmen lima puluh tujuh eks karyawakn KPK yang dinyatakan tidak lolos pada Tes Wawasan Kebangsaan bergabung ke Polri. Perancangan mekanisme rekrutmen ini mengingat tak semua dari 57 orang tersebut adalah penyelidik ataupun penyidik KPK sehingga perlu penyesuaian satuan kerja Polri mana saja yang tepat untuk penempatan masing-masing eks karyawan KPK tersebut.

Niat Baik Polri Rekrut 57 Eks Karyawan KPK

Brigjen Pol Rusdi Hartono menyebutkan telah ada pertemuan antara Polri dengan rekan-rekan mantan pegawai KPK untuk membicarakan rencana rekrutmen menjadi bagian dari Polri dan disambut baik kedua belah pihak.

Dikutip dari detik.com, sebelumnya, Novel Baswedan dan rekan lainnya menyambut baik keseriusan Polri untuk merekrut 56 eks pegawai KPK menjadi bagian dari Polri. Para eks karyawan KPK menyatakan siap ditempatkan pada bagian apapun di Kepolisian RI atas dasar izin dan rekomendasi dari Presiden Joko Widodo.

Penempatan Dipastikan sesuai Kompetensi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengungkapkan pada Kamis (7/10) bahwa Polri tengah menyiapkan satuan kerja yang ada di Polri sesuai dengan kompetensi masing-masing eks karyawan tersebut. Ke 57 orang tersebut tidak semuanya bekerja sebagai penyidik di KPK, namun juga ada yang bekerja di Humas, Pelatihan, Pendidikan, Perancanaan bahkan ada juga yang berstatus pramu kantor, sehingga membutuhkan penyesuaian.

Salah satu dari 57 eks karyawan, Hotman Tambunan pada Jumat (1/10) menyatakan banyak konteks yang berperan termasuk adanya rekomendasi dari Ombudsman, rekomendasi Komnas HAM, ada  keterkaitan dengan isu pemberantasan korupsi, isu seputar kepegawaian, dan banyaknya kepentingan lain.

Jika keseluruhan ini sudah jelas dan presiden sebagai pihak yang paling berwenang atas ASN memberikan rekomendasi, maka ia dan rekan-rekannya bersedia menduduki posisi apa saja dalam menjalankan tugas dan tujuan memberikan kontribusi terbaik untuk Republik Indonesia.  Semua niat baik pihak manapun termasuk bergabung ke Polri seyogyanya menjadi amanah yang memiliki konsekuensi dan tanggungjawab tersendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Tidak Kalah Menarik