Situs web kami menggunakan cookie untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda dan untuk menampilkan iklan (jika ada). Situs web kami mungkin juga menyertakan cookie dari pihak ketiga seperti Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Dengan menggunakan situs web, Anda menyetujui penggunaan cookie. Kami telah memperbarui Kebijakan Privasi kami. Silakan klik tombol untuk memeriksa Kebijakan Privasi kami.

Kepolisian di Era Presiden Soekarno

Polri merupakan salah satu lembaga negara yang turut berperan dalam proses kemerdekaan. Bagaimana Polisi menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat pada masa itu? berikut ulasan kepolisian di era presiden Soekarno.

Kepolisian di Era Periode 1945 – 1950

Polisi tetap bertugas meskipun Jepang telah membubarkan Peta dan Gyugun. Tepat pada 17 agustus 1945 ketika soekarno-hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia maka secara resmi Kepolisian menjadi lembaga Indonesia yang merdeka.

Kemudian pada 19 agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN. Menyusul pembentukan tersebut adalah pelantikan R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN) langsung oleh presiden Soekarno.

  1. 1 Juli 1946 Hari Bhayangkara

Pada awalnya kepolisian hanya bertanggung jawab mengenai masalah administrasi dan Jaksa Agung yang mengurus perihal operasionalnya. Cakupannya masih berada di lingkungan Kementerian dalam Negeri bernama Djawatan Kepolisian Negara.

Pada tanggal 1 juli 1946 Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri sesuai Penetapan Pemerintah no. 11/S.D Th. 1946. Inilah yang menjadi asal mula peringatan hari bhayangkara setiap tahunnya hingga kini.

  • Kesatuan khusus Brimob

Saat itu Polisi bukan hanya menjadi sebagai penegak hukum tetapi juga ikut bertempur di seluruh wilayah negeri. Polri mengatakan bahwa anggotanya combatant dan tidak akan tunduk terhadap Konvensi Jenewa.

Setelah itu Polisi istimewa berganti menjadi Brimob atau Mobile Brigade. Perannya secara khusus sebagai pejuang bersenjata seperti terlibat dalam pertempuran 10 november, front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan di Madiun dan masih banyak lagi peristiwa lainnya.

  • Masa Kabinet dan Revolusi Fisik

Pada masa kabinet presidensial keluar Tap Pemerintah no. 1/149 tepatnya di tanggal 4 februari 1948.  Di dalamnya berisi penetapan bahwa Polri akan langsung dipimpin oleh presiden/wapres dalam kedudukannya sebagai perdana menteri atau wakil Permen.

Selanjutnya, Kapolri Jenderal Polisi R. S Soekanto mulai menata seluruh organisasi kepolisian di wilayah RI sebagai bentuk revolusi fisik.  Pada 22 desember 1948 ketua Pemerintahan Darurat RI, Mr. Sjarifudin Prawiranegara menduduki Sumatera tengan dan KBP Umar Said memimpin Jawatan Kepolisian.

  • Jawatan kepolisian RIS

Konferensi Meja Bundar antara RI dan Belanda menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Oleh karena itu R. S Soekanto diangkat menjadi kepala Jawatan Kepolisian RIS. Bersamaan dengan itu R. Soemanto juga dipilih sebagai Kapolri yang berkedudukan di Yogyakarta.

Sesuai Kepper RIS No. 22 Th. 1950 posisi polisi dalam politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantara Jaksa Agung. Namun, pada 17 agustus 1950 RIS berganti menjadi negara kesatuan RI dan organisasi yang sebelumnya terpecah bagiannya disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia.

Kepolisian di Era Periode 1950 – 1959

Terbentuknya Negara Kesatuan dan berlakunya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, maka jabatan Kepala Kepolisian tetap ada pada R.S Soekanto bertanggung jawab kepada perdana menteri atau presiden.

Ketika Polri kembali menduduki Jakarta masih belum memiliki kantor sehingga menempati Hoofd Van Dienst Der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri.

Kemudian, R. S Soekanto berencana mendirikan kantornya sendiri di Jl. Trunojoyo 3 bernama markas besar DKN RI yang hingga kini masih berfungsi.

Kepolisian di Era Masa Orde Lama

Indonesia kembali ke UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 juli 1959. Namun, dalam pelaksanaannya banyak yang menyimpang.

Seperti bergantinya sebutan untuk jabatan perdana menteri menjadi Menteri Pertama. Polri sendiri masih berada di bawahnya hingga keluar Keppres no. 153/1059 kedudukan ex-officio.

Masih dalam Keppres no. 154/1959 terdapat ketentuan bahwa Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Veteran. Selanjutnya, dalam surat edaran presiden no. 1/MP/RI/1959 ditetapkan sebutan Kepala Negara pemimpin departemen kepolisian.

Rencana Pembentukan ABRI

Saat Presiden Soekarno mencetuskan ide pembentukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang terdiri dari angkatan polisi dan perang, R.S Soekanto menyampaikan keberatan.

Alasannya yaitu untuk menjaga profesionalisme kepolisian sehingga memilih mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri.

DPR RI mengesahkan UU Pokok Kepolisian pada 19 juni 1961. Di dalamnya memuat pernyataan bahwa Polri merupakan salah satu unsur ABRI dan memiliki derajat kedudukan yang sama dengan TNI. Demikian pembahasan Polisi di era presiden Soekarno. Semoga dapat menambah wawasan Anda mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Tidak Kalah Menarik