Situs web kami menggunakan cookie untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda dan untuk menampilkan iklan (jika ada). Situs web kami mungkin juga menyertakan cookie dari pihak ketiga seperti Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Dengan menggunakan situs web, Anda menyetujui penggunaan cookie. Kami telah memperbarui Kebijakan Privasi kami. Silakan klik tombol untuk memeriksa Kebijakan Privasi kami.

Kapolri Sahkan Komisi Kode Etik Banding, Bagaimana Nasib Ferdy Sambo?

Kapolri Sahkan Komisi Kode Etik Banding, Bagaimana Nasib Ferdy Sambo?

JAKARTA – Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ferdy Sambo terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Namun, dengan adanya putusan tersebut, Ferdy Sambo pun mengajukan banding.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengesahkan tim Komisi Kode Etik Polri (KKEP) banding untuk kasus pelanggaran etik mantan Kadiv Propam Polri tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan rencananya pelaksanaan sidang banding terhadap Sambo akan dilakukan pada pekan depan.

“Komisi banding saat ini sudah disahkan oleh bapak Kapolri dan direncanakan oleh timsus untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti di Minggu depan,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/9/2022).

Kendati demikian, dirinya mengaku masih belum bisa memberikan jadwal pasti kapan sidang banding tersebut akan digelar. Sebab, menurut Dedi, masih dalam proses penjadwalan oleh tim KKEP Banding.

Dedi menegaskan apabila teknis pelaksanaan sidang banding berbeda dengan pelaksanaan sidang etik sebelumnya. Ia menjelaskan, sidang etik hanya dihadiri oleh tim KKEP Banding dan seperti rapat biasa.

Kemudian, Tim KKEP Banding itu yang akan menentukan apakah akan menerima atau menolak memori banding yang diajukan oleh pelanggar atau Ferdy Sambo.

Berdasarkan Pasal 80 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, menolak permohonan banding berupa menguatkan atau memberatkan Putusan Sidang KKEP.

Sedangkan menerima permohonan banding berupa pengurangan sanksi hingga pembebasan dari penjatuhan sanksi KKEP.

“Hasil rapat itu nanti memutuskan kolektif kolegial apakah keputusannya menolak atau menerima. Nanti kita tunggu,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Tidak Kalah Menarik