Situs web kami menggunakan cookie untuk meningkatkan dan mempersonalisasi pengalaman Anda dan untuk menampilkan iklan (jika ada). Situs web kami mungkin juga menyertakan cookie dari pihak ketiga seperti Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Dengan menggunakan situs web, Anda menyetujui penggunaan cookie. Kami telah memperbarui Kebijakan Privasi kami. Silakan klik tombol untuk memeriksa Kebijakan Privasi kami.

Jelang Pilkada 2024, Muncul Wacana TNI-Polri Jadi PJ Kepala Daerah

Menjelang Pilkada yang baru akan digelar 2024, ada ratusan daerah yang akan mengalami kekosong kursi kepemimpinan. Hal ini dikarenakan masa jabatan kepala daerah habis di tahun 2022 dan 2023. Dengan begitu, kekosongan ini akan diisi oleh Pj Kepala Daerah.

Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 ayat 9, aturan mengenai Pj Kepala Daerah menyebutkan untuk jabatan Gubernur diisi oeh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi tingkat madya. Sedangkan untuk bupat/wali kota selanjutnya akan diisi oleh pimpinan tinggi tingkat pratama.

Kondisi ratusan kokosongan kursi kepemimpinan tersebut memunculkan sejumlah wacana. Salah satunya yang mencuat adalah menempatkan Perwira TNI/Polri sebagai Pj Kepala Daerah.

Bukan Wacana Baru

Wacana menjadi Perwira TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah bukanlah hal baru. Sebelumnya, di era Mendagri Tjahjo Kumolo, Irjen M  Iriawan sempat ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Selain itu, juga ada Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara. Keduanya tidak ditempatkan di kementerian.

Hal tersebut cukup berbeda dengan yang dialami oleh Irjen Pol Carlo Brix Tewu yang menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat dan Mayjen TNI Soedarno yang menjabat sebagai Gubernur Nangroe Aceh Darussalam. Mereka berdua sebelumnya ditempatkan terlebih dahulu di Kemenko Polhukan dan Kemendagri.

Bukan Masalah

Baru saja saat diwawancara media pada Senin 27 September 2021, Politikus PKB Luqman Hakim mengatakan kalau menempatkan TNI-POLRI sebagai Pj Kepala Daerah bukanlah suatu masalah.

Lugman Hakim menjelaskan, “”Sepanjang ketentuan dalam UU nomor 10 Tahun 2016 yang saya sebutkan di atas terpenuhi, tidak ada masalah. Pj kepala daerah yang berasal dari TNI/Polri, bisa dipertimbangkan untuk memimpin daerah-daerah yang tingkat ancaman gangguan ketertiban sosialnya tinggi”.

Menurutnya, penunjukkan TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah tidak selalu melanggar aturan. Hal ini tergantung apakah di tubuh organisasi TNI/Polri terdapat struktur jabatan Pimpinan Tinggi Madya juga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

“Kalau ada, berarti tidak melanggar aturan. Atau, apakah Anggota TNI/Polri yang ditugaskan menjadi Pj kepala daerah sedang menjabat di Jabatan Tinggi Madya/Pratama di Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah,” lanjutnya.

Luqman menegaskan kalau yang disebutkan dalam UU 10 tahun 2016 adalah Pj Gubernur berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pj Bupati.Walikota. Itu berasal dari Jabatan Tinggi Pratama dan sama sekali tidak disebutkan khusus ASN.

Kendati demikian, dia menilai kalau dibutuhkan sikap tegas dari semua pihak berwenang dalam hal penegakan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran aturan terkait Pj Kepala Daerah. Terutama jika erat dengan keberpihakan politik dan hanya menguntungkan kelompok terntentu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Tidak Kalah Menarik